...........................................
Ketidaklulusan ribuan guru di Rayon X Jabar dalam sertifikasi guru 2011, akhirnya dipertanyakan oleh guru-guru yang tidak lulus. Mereka rela berbondong-bondong mendatangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai tim penilai uji sertifkasi, Rabu (18/1).
Sejak pagi, guru-guru yang berasal dari daerah ini berkumpul di UPI. Awalnya mereka akan audiensi di Sekretariat UPI. Namun karena jumlah guru yang semakin banyak, maka pertemua
n dialihkan ke Gedung Gymnasium. Guru-guru tersebut bersikukuh meminta transparansi data ketidaklulusan mereka.
Ratusan guru itu mempertanyakan alasan ketidaklulusan pada panitia sertifikasi di UPI. Berdasarkan data UPI, dari sekitar 20.000 guru yang dinaungi Rayon X, sekitar 10 persennya dinyatakan tidak lulus, atau sama dengan 2000 orang guru, dan sekitar 70 peserta dalam status verifikasi, yang belum jelas statusnya. Jumlah peserta peserta sertifikasi 2011 ini totalnya 20.000 peserta dengan rincian 15.300 peserta yang berada di Rayon X ditambah dari empat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) lainnya.
"Kami ingin agar panitia lebih transparan. Kenapa hanya di UPI yang bermasalah seperti ini sedangkan di rayon yang lain tidak? Kami menuntut untuk diluluskan semua," kata Ketua Forum Solidaritas Guru, Edi Ruhendi, saat dite-mui di Gedung Gimnasium UPI Jalan Setiabudi.
Ia menyebutkan salah satu alasan ketidaklulusannya adalah admisnistrasi. Namun kenyataannya, ketika mereka akan mengikuti diklat pun justru dipulangkan.
"Mereka yang tidak lulus administrasi itu kemudian dipanggil untuk diklat, tapi setelah verifikasi lagi malah dipulangkan karena secara administrasi tidak memenuhi. Bagaimana panitia ini?” bebernya.
Sementara itu bagi guru yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tertulis kemudian mengikuti remedial. Namun ketika mengikuti ujian ulang itu mereka tetap dinyatakan tidak lulus kembali.
"Kami tidak mau didaftarkan tahun 2012, karena sekarang saja kuotanya sudah ada, Nanti bisa-bisa kami masuk kuota tahun 2013. Kami ingin lulus," harapnya.
Edi Ruhendi menilai, terdapat kesenjangan dan ketimpangan dalam proses sertifikasi di Rayon X Jabar.
“Ada yang tidak memenuhi persyaratan, tapi lulus,” ujar Edi saat ditemui di Kantor Sertifikasi Guru Rayon X Jabar, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia.
Edi juga menyayangkan sikap panitia yang tidak meluluskan peserta karena masalah administrasi yang tidak lengkap, padahal peserta telah mencapai tahap PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). “Kenapa nggak dari awal, padahal sudah tiga kali seleksi,” kata Edi kecewa.
Dalam tuntutannya, para guru meminta pihak panitia pelaksana untuk meninjau dan mencabut keputusan yang menyatakan mereka tidak lulus. Mereka menilai banyak ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi.
Edi menilai pihak panitia selama ini tidak transparan. Dia mencontohkan saat peserta yang tidak lolos dalam syarat akademik meminta data ujian kepada panitia, namun tidak diperkenankan.
Hal senada disampaikan oleh Untung Harianto. Guru asal Indramayu tersebut mengatakan, selain masalah administrasi, pihak panitia juga dianggap tidak transparan dalam urusan nilai. Menurutnya, panitia tidak memperkenankan peserta untuk melihat nilai mereka.
Ia pun menyayangkan sistem yang ada, dimana kelulusan hanya ditentukan dari tes tulis. Padahal menurut-nya banyak aspek penilaian yang telah dilalui para peserta.
“Masa iya kompetennya seorang guru hanya ditentukan dalam sembilan hari,” tegas Untung.
Sekretaris Rayon X UPI Bandung, Prof. Dr. Uman Suherman, A.S. M.Pd., menyatakan akan menampung aspirasi para peserta yang tidak lulus, dan akan menyampaikan-nya ke dinas pusat. Namun, menurutnya ketidaklulusan peserta disebabkan nilai tes tertulis yang tidak memenuhi dan jumlah kehadiran yang kurang. “Tes tertulis itu yang nentuin di pusat dan bagi mereka yang tidak hadir diharamkan lulus,” kata Uman.
Beredar kabar bahwa ada dugaan penyuapan asesor dalam meluluskan peserta sertifikasi. Mengenai itu, Sekretaris Rayon X, Uman Suherman menilai, hal tersebut hanya bentuk kekecewaan para peserta seleksi, dan dia mempersilakan untuk mengusut masalah tersebut. “Biar ketahuan siapa dosen-dosen yang nakal,” ujarnya.
Hal yang Wajar (?)
Uman Suherman membantah ada kecurangan dalam penilaian. Menurutnya, sejumlah peserta administrasinya memang tidak lengkap saat dilakukan verifikasi ulang oleh UPI, antara lain masa kerja dan usianya yang belum memenuhi syarat.
Menurut Uman Suherman, sebagian besar dari mereka tidak lulus karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan. “Baik dari syarat akademik maupun syarat administrasi,” ujar Uman. Maka, lanjut Uman, dalam pelaksanaannya jika ternyata data tidak lengkap, panitia langsung menyampaikannya, bukan saat diklat. “Meski dinyatakan tidak lolos mereka tetap ingin ikut dan tidak mau diminta untuk pulang karena sudah malu. Ikut diklat ternyata dipulangkan,” jelasnya.
Tambah, ketidaklulusan para peserta itu merupakan hal yang wajar, karena tidak memenuhi persyaratan, baik dari syarat administrasi yang tidak lengkap maupun akademik yang tidak memenuhi standar. Namun dia tetap mempersilahkan para peserta yang gagal untuk meminta kejelasan.
Menurutnya tidak ada cara lain untuk lulus sertifikasi setelah mereka gagal diremedial. Untuk itu pihaknya akan mengajukan mereka untuk mengikuti sertifikasi di tahun 2012.
(jps/isola/gns/nt)
Ketidaklulusan ribuan guru di Rayon X Jabar dalam sertifikasi guru 2011, akhirnya dipertanyakan oleh guru-guru yang tidak lulus. Mereka rela berbondong-bondong mendatangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai tim penilai uji sertifkasi, Rabu (18/1).
Sejak pagi, guru-guru yang berasal dari daerah ini berkumpul di UPI. Awalnya mereka akan audiensi di Sekretariat UPI. Namun karena jumlah guru yang semakin banyak, maka pertemua
n dialihkan ke Gedung Gymnasium. Guru-guru tersebut bersikukuh meminta transparansi data ketidaklulusan mereka.Ratusan guru itu mempertanyakan alasan ketidaklulusan pada panitia sertifikasi di UPI. Berdasarkan data UPI, dari sekitar 20.000 guru yang dinaungi Rayon X, sekitar 10 persennya dinyatakan tidak lulus, atau sama dengan 2000 orang guru, dan sekitar 70 peserta dalam status verifikasi, yang belum jelas statusnya. Jumlah peserta peserta sertifikasi 2011 ini totalnya 20.000 peserta dengan rincian 15.300 peserta yang berada di Rayon X ditambah dari empat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) lainnya.
"Kami ingin agar panitia lebih transparan. Kenapa hanya di UPI yang bermasalah seperti ini sedangkan di rayon yang lain tidak? Kami menuntut untuk diluluskan semua," kata Ketua Forum Solidaritas Guru, Edi Ruhendi, saat dite-mui di Gedung Gimnasium UPI Jalan Setiabudi.
Ia menyebutkan salah satu alasan ketidaklulusannya adalah admisnistrasi. Namun kenyataannya, ketika mereka akan mengikuti diklat pun justru dipulangkan.
"Mereka yang tidak lulus administrasi itu kemudian dipanggil untuk diklat, tapi setelah verifikasi lagi malah dipulangkan karena secara administrasi tidak memenuhi. Bagaimana panitia ini?” bebernya.
Sementara itu bagi guru yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tertulis kemudian mengikuti remedial. Namun ketika mengikuti ujian ulang itu mereka tetap dinyatakan tidak lulus kembali.
"Kami tidak mau didaftarkan tahun 2012, karena sekarang saja kuotanya sudah ada, Nanti bisa-bisa kami masuk kuota tahun 2013. Kami ingin lulus," harapnya.
Edi Ruhendi menilai, terdapat kesenjangan dan ketimpangan dalam proses sertifikasi di Rayon X Jabar.
“Ada yang tidak memenuhi persyaratan, tapi lulus,” ujar Edi saat ditemui di Kantor Sertifikasi Guru Rayon X Jabar, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia.
Edi juga menyayangkan sikap panitia yang tidak meluluskan peserta karena masalah administrasi yang tidak lengkap, padahal peserta telah mencapai tahap PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). “Kenapa nggak dari awal, padahal sudah tiga kali seleksi,” kata Edi kecewa.
Dalam tuntutannya, para guru meminta pihak panitia pelaksana untuk meninjau dan mencabut keputusan yang menyatakan mereka tidak lulus. Mereka menilai banyak ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi.
Edi menilai pihak panitia selama ini tidak transparan. Dia mencontohkan saat peserta yang tidak lolos dalam syarat akademik meminta data ujian kepada panitia, namun tidak diperkenankan.
Hal senada disampaikan oleh Untung Harianto. Guru asal Indramayu tersebut mengatakan, selain masalah administrasi, pihak panitia juga dianggap tidak transparan dalam urusan nilai. Menurutnya, panitia tidak memperkenankan peserta untuk melihat nilai mereka.
Ia pun menyayangkan sistem yang ada, dimana kelulusan hanya ditentukan dari tes tulis. Padahal menurut-nya banyak aspek penilaian yang telah dilalui para peserta.
“Masa iya kompetennya seorang guru hanya ditentukan dalam sembilan hari,” tegas Untung.
Sekretaris Rayon X UPI Bandung, Prof. Dr. Uman Suherman, A.S. M.Pd., menyatakan akan menampung aspirasi para peserta yang tidak lulus, dan akan menyampaikan-nya ke dinas pusat. Namun, menurutnya ketidaklulusan peserta disebabkan nilai tes tertulis yang tidak memenuhi dan jumlah kehadiran yang kurang. “Tes tertulis itu yang nentuin di pusat dan bagi mereka yang tidak hadir diharamkan lulus,” kata Uman.
Beredar kabar bahwa ada dugaan penyuapan asesor dalam meluluskan peserta sertifikasi. Mengenai itu, Sekretaris Rayon X, Uman Suherman menilai, hal tersebut hanya bentuk kekecewaan para peserta seleksi, dan dia mempersilakan untuk mengusut masalah tersebut. “Biar ketahuan siapa dosen-dosen yang nakal,” ujarnya.
Hal yang Wajar (?)
Uman Suherman membantah ada kecurangan dalam penilaian. Menurutnya, sejumlah peserta administrasinya memang tidak lengkap saat dilakukan verifikasi ulang oleh UPI, antara lain masa kerja dan usianya yang belum memenuhi syarat.
Menurut Uman Suherman, sebagian besar dari mereka tidak lulus karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan. “Baik dari syarat akademik maupun syarat administrasi,” ujar Uman. Maka, lanjut Uman, dalam pelaksanaannya jika ternyata data tidak lengkap, panitia langsung menyampaikannya, bukan saat diklat. “Meski dinyatakan tidak lolos mereka tetap ingin ikut dan tidak mau diminta untuk pulang karena sudah malu. Ikut diklat ternyata dipulangkan,” jelasnya.
Tambah, ketidaklulusan para peserta itu merupakan hal yang wajar, karena tidak memenuhi persyaratan, baik dari syarat administrasi yang tidak lengkap maupun akademik yang tidak memenuhi standar. Namun dia tetap mempersilahkan para peserta yang gagal untuk meminta kejelasan.
Menurutnya tidak ada cara lain untuk lulus sertifikasi setelah mereka gagal diremedial. Untuk itu pihaknya akan mengajukan mereka untuk mengikuti sertifikasi di tahun 2012.
(jps/isola/gns/nt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar